k ~ J.~
Transkript
k ~ ~ J.~ iifJ '"7' ~ REPUBLIK INDONESIA M.E MORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI MEN GEN Al KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki selanjutnya disebut "Para Pihak"; Mempertimbangkan kepentingan bersama dalam mengembangkan kerja sama di bidang pendidikan; Berkeinginan untuk memperluas dan memperkuat kerja sama dalam bidang pendidikan; Merujuk kepada Persetujuan Kebudayaan antara Pemerintah Repnblik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1973; dan Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta tata cara dan kebijakan mengenai ketja sama pendidikan di negara masing-masing. Telah mencapai pengertian sebagai berikut: PASALI Tujuan Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk mengembangkan ketja sama dala..'11 bidang pendidikan yang berdasarkan pada prinsip persamaan, resiprositas dan keuntungan bersama bagi kedua belah pihak, dan meningkatkan hubungan serta sating pengertian di antara Para Pihak. ~I PASALII Ruang Lingkup Kerja sama Para Pihak akan mendorong dan memfasilitasi kerja sama pada bidang-bidang sebagai berikut: 1. Pertukaran informasi dan publikasi ilmiah pada tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasa.r, menengah, kejuruan dan teknik, dan pendidikan tinggi. yang diberikan melalui pendidikan formal, non-formal dan in-formal; 2. Pertukaran guru, dosen dan mahasiswa; 3. Pertukaran tenaga ahli pada tingkat pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan teknik., dan pendidikan tingggi, yang diberikan melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal; 4. Peningkatan mutu sekolah dan universitas/politeknik melalui usaha bersama seperti sistem sekolah kembar, program-program bersama, dan kegiatan bt!rsama para pelaj ar/mahasiswa; 5. Saling memberi pengakuan atas gelar yang diberikan oleh lembaga pendidikan Indonesia dan Turki sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan kedua pihak; 6. Pengembangan profesi guru, kepala sekolah, dosen; 7. Menyediakan beasiswa bagi pelajar/mahasiswa dari kedua pihak sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana; 8. Penelitian bersama dan publikasi internasional; 9. Memromosikan pengajaran bahasa nasional kedua pihak; I 0. Memfasilitasi program magang untuk pendidikan k~juruan dan teknik pada pendidikan menengah dan pendidikan tinggi; 11. Bidang-bidang lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak; PASALIII Institusi Pelaksana Untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini Para Pihak menunjuk institusi sebagai berikut: I. Untuk Pemerintah Republik Indonesia : Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia 2. Untuk Pemerintah Republik Turki : Departemen Pendidikan Nasional Republik Turki. PASALIV Pengaturan Teknis dan Keuangan 1. Kerja sama berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan dilaksanakan melalui pengaturan yang lebih rinci. 2. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian m1 bergantung kepada ketersediaan dana dan personel Para Pihak. PASAL V Kelompok Kerja Bersama 1. Para Pihak menyetujui untuk membentuk sebuah Kelompok Kerja Bersama yang memfasilitasi, mengawasi dan meninjau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian inj secara teratur dan menyampaikan laporan kepada Institusi Pelaksana. 2. Kelompok Ke1ja Bersarna akan diketuai bersama oleh perwakilan dari Departernen Pendidikan Nac;ional Republik Indonesia dan Departemen Pendidikan Nasional Republik Turki dengan keikutsertaan instansi lain yang terkait dan akan bertemu sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang dilaksanakan di Indonesia atau di Turki. 3. Dalam keadaan tertentu dimana pertemuan tidak dapat dilaksanakan, Para Pihak akan saling menukarkan dokumen sebagai pengganti pertemuan yang dimaksud PASAL VI Perlindungan Atas Hak Kekayaan Intelektual Setiap hasil atau karya dari kegiatan di bidang pendidikan, yang dilaksanakan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan tunduk kepada hukum dan peraturan perundangundangan mengenai perl indungan atas hak kekayaan intelektual <lalam wilayah masingmasing Para Pihak. t 3 PASAL VII Pembatasan Kegiatan Personel Para Pihak akan menjamin bahwa masing-masing personel yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan terlibat dalam kegiatan politik dan kegiatan yang bertujuan komersial di Indonesia dan Turki, yang bertentangan dengan program kerja sama berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini. PASAL VIII Penyelesaian Perselisihan Setiap perselisihan yang timbul atas penafsiran dan/atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui perundingan atau konsultasi di antara Para Pihak. PASALIX Amendemen Memorandum Saling Pengertian ini dapat ditinjau dan diubah sewaktu-waktu melalui kesepakatan bersama secara tertulis dari Para Pihak. Tinjauan atau perubahan tersebut akan berlaku pada tanggal yang akan ditentukan oleh Para Pihak dan me::rupakan bagian yang tak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini. PASALX Masa Berlaku, Jangka Waktu dan Pengakhiran 1. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku sejak tanggal peuandatangan. 2. Memorandum Saling Pengertian ini akan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sarna, sesuai dengan kesepakatan tertulis Para Pihak melalui saluran diplomatik, kecuali salah satu pihak memberitahukan secara tertulis keinginannya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini 6 (enam) bulan sebelumnya. 3. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan masa berlaku pengaturan, program, kegiatan atau proyek yang berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini sampai pengaturan, program, kegiatan utan proyek selesai, kecuali Para Pihak memutuskan lain. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah 1m, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini. DITAND AT AN GANI dalam rangkap dua di Jakarta pada hari Kamis tanggal 22 bulan Januari tahun 2009 dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Turki dan Bahasa lnggris, semua naskah memiliki kekuatan yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris akan berlaku. Untuk Pemerintah Untuk Pemerintah RepUblik kndonesia Republik Turki Signed Signed Prof. Dr. Bambang Sudibyo Assoc. Prof. Hiiseyin CeJi'k Menteri Pendidikan Nasional Menteri Pendidikag Nasional t 5 REPUBLIK INDONESIA TURKiYE CUMHURiYETi HUKUMETi iLE ENDONEZYA CUMHURiYETi HUKUMETi ARASINDA EGiTiM ALANINDA i~BiRLiGi MUTABAKAT ZAPTI Burada "taraflar" olarak amlan Ttirkiye Cumhuriyeti Hilkilmeti ve Endonezya Cumhuriyeti Hiikiimefr . ' Egitim alanmda i$birliginin her iki tarafa saglayacag1 fayd:i goz oniinde bulundurularak , Egitim alanmda i$birligini peki$tirmek ve artirmak arzusuyla; Tilrkiye Cumhuriyeti Hiikilmeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hilkilmeti arasmda 18 Agusto~ 1973 tarihinde Jakarta'da imzalanan Kiiltilr Anla$masma dayanarak; Egitim alanmda i$birligine <lair her iki tilkedeki kural ve politikalara ve aynca, yiiri.irliikte olan kanun ve diizenlemelere uyarak; A~ag1daki hususlarda mutab1k kalmI$1ardir: MADDEI Arna-; Bu mutabakat zaptmm amac1, e$itlik. miitekabiliyet ve kar~I11kh yarar ilkelcrine dayauarak i$birligi yapmak ve taraflar arasmdaki ili$kileri ve kar$1hkh anlay1$I geli$tirmektir. MADDEII i~birliginin Kapsam1 Taraflar, a$ag1da belirtilen alanlarda i$birligini te$vik edecek ve kolaylal?tlracaktlr: I. Okuloncesi, ilk, orta, mesleki ve teknik egitim ve yiiksekogretim kapsammda verikn orgiin, yaygm ve informal egitim alamnda bilgi ve bilimsel yaym degi~imi yapdmas1; 2. Ogretmen, ogretim uyesi ve ogrenci degi$imi yapilmas1; 3. ilk, orta, mesleki ve teknik egitim ve yllksekogretim kapsammda verilen orgi.in, yaygm ve informal egitim alamnda uzman degii$imi yapllmasi; +' 4. Karde~ okul, ortak programlar, ogrenci faaliyetleri gibi ortak 9abalarla okullarm ve tiniversite/ teknik okullarm geli~tirilmesi; 5. Endonezya ve Turk egitim kurumlar1 tarafmdan verilen derecelerin, her iki illkenin ilgili mevzuatlan 9er9evesinde tanmmas1 ; 6. Ogretmenler, okul mtidtirleri ve ogretim tiyelerinin mesleki ay1dan geli§tirilmesi; 7. Taraflarm imkanlar1 9er9evesinde kar§1 taraf ogrencilerine burs tahsis etmesi; 8. Ortak ara~t1rma ve uluslar aras1 yaymda i§birligi yapilmas1; 9. Her iki tilke dilinin ogretilmesinin te§vik edilmesi; 10. Orta ogretim ve yuksek ogretimde, mesleki ve teknik egitime programma eri§imin saglanmas1; ili~kin stajyerlik 11. Taraflarca mutab1k olunan diger alanlar. MADDEIII Uygulay1c1 Kurumlar Bu Mutabakat Zaptm1 a§ag1daki kurumlar uygularlar. 1. Ttirkiye Cumhuriyeti Huktimeti i9in: Ti.irkiye Cumhuriyeti Milll Egitim Bak.anhg1. 2. Endonezya Cumhuriyeti HilkUmeti i9in: Endonezya Cumhuriyeti Milli Egiti."11 Bakanhg1. MADDEIV Teknik ve Mali Hususlar 1. Bu Mutabakat Zaptmda belirlenen i~birl i kleri, iilkelerin kendi ozel dtizenlemelerini tamamlamalanm taki ben uygulanacaktir. 2. Bu Mutabakat Zaptmda belirlenen faaliyetlerin uygulanrnas1, taraflann mali kaynak ve personel olanaklarma baghdrr. MADDEV Ortak <;a h~ma Grubu 1. Taraflar bu Mutabakat Zaptmm uygulanmasmm kolayia~tmlmas1, izlenmesi ve degerlendirilmesi ve Uygulay1c1 Kurumlara diizenli rapor sunulmas1 i9in ortak 9ah~ma grubu olu§turulmas1 hususunda anla§maya varm1§lard1r. 2. Ortak <;ah~ma Grubu, Ttirkiye Cumhuriyeti Milll Egitim Bakanhg; ve Endonezya Cumhuriyeti Milli Egitim Bakanhg1'nm e§-ba§kanli.gmda ve uygun olan diger kurumlann katihm1 ile ydda en az bir kere olmak tizere Endonezya veya Ttirkiye'de toplanacaktir. 3. Toplant1 yapllamayan durumlarda, toplantl yerine kar§1hkh beige bulunulacaktir. degi~imind e -y2 MADDE VI Bireysel Miilkiyet Haklarmm Korunmas1 Bu Mutabakat ZaptI 9er9evesinde egitim i~birligi alanlannda ger9ekle~tirilen faaliyetlerin 91ktilan veya ilrtinler, taraflann ilikelerindeki fikri millkiyet haklannm korunmas1 ile ilgili kanun ve yonetmeliklere tabi olacaktir. MADDE VII Bireysel etkinlikler smm Taraflar, bu Mutabakat Zapt1 9er9evesindeki faaliyetlerde yer alan ki~ilerin, Ttirkiye ve Endonezya'da, bu Mutabakat Zapt1 altmdaki i~birligi program1 d1 ~ mda , politik i~lerle ve herhangi bir giri~im veya faaliyetle baglant1h olmayacagm1 garanti ederler. MADDE VIII Uyu~mazhgm ~oziimi.i Bu anla~manm uyu~mazhk uygulanmas1 ve/veya yorumlanmasmdan dogabilecek herhangi bir taraflar arasmda dam~ma veya gorti~me arac1hg1yla doc:;t9a halledilecektir. MADDEIX Degi~iklik Bu Mutabakat Zapt1 taraflann kar~1hkh yaz1h muvafakati 9er9evesinde herhangi bir zamanda gozden ge9irilebilir ve degi~tirilebilir. Bu gozden ge9irme ve degi~iklikler taratlarca belirlenebilecek olan tarihlerde ytirtirltige giler ve bu Mutabab.t Zaptmm dahill bir pf.r9asm1 olu~tururlar. MADDEX Yiiriirliige girme, ge~erlilik siiresi ve sonland1rma I. Bu Mutabakat Zapt1, imzaland1g1 tarihte ytirtirltige girer. 2. Bu Mutabakat Zaptmm ytirilrltikte kalma silrcsi 3 y1ld1r. Bu sure, taraflar soz konusu Mutabakat Zaptm1 feshetmt> arz.ularm1 yaz1h olarak 6 ay onceden bildirmemi~lerse, taruflarm diplomatik kanallar arac1hg1yla olu~turacaldan muvafakate dayah olarak 3 yilhk bir stireyi kapsayacak ~ekilde uzatilabilecektir. 3. Bu Mutabakat Zaptmm feshi, taraflar ba~ka bir karar almad1kya, bu Zab1t 9er9evesinde devam etmekte olan programlann, etkinliklerin ve p,;ojelerin ge9erliligini ve stiresini tamamlanana kadar etkilemeyecektir. A$ag1da imzas1 bulunanlar bu Mutabakat Zapt1m yukandaki hususlar muvacehesinde imzalam1$lard1r. iki bin dokuz y1lmm Ocak aymm 22. gilntinde Jakarta'da Endonezya, Ttirkc;:e ve ingilizce dillerinde haz1rlanrn1$ olup biltiln belgeler e$it derecede ozgilndilr. Bu Mutabakat Zaptmm yorumu hususunda herhangi bir fikir aynhg1 ya~anacak olursa ingilizce metin dikkate almacaktir. Endonezya Oumhqriyeti Hiikiimeti Adma Signed \Al Prof. Dr. Bambang SUDiBYO T Milli Egitim Bakam Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti Adma Signed Do~. Dr. Hiiseyin <;EI]K Milli Egitim Bakam '+ 4 REPUBLIK INDONESIA MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OJi' TUUKEY ON COOPERATION IN THE FIELD OF EDUCATION The Government of the Repuhlic of Indonesia and the Government of the R~public of Turkey hereinafter referred to as the "Parties"; Considering their mutual interest in promoting cooperation in the area of educ~tion; Desiring to expand and to intensify cooperation in the field of education; Referring to the Cultural Agreement signed in Jakarta on 18 August 1973 between the Government of the Republic of Indonesia and the Govermncnt of the Republic of Turkey; and Pursuant to the prevailing laws and regulations, as well as thl' procedures and policies concerning educational cooperation in their respective countries; Have reached an understanding as follows: ARTICLE I Objective The objective of this Memorandum of Understanding is to develop educitional cooperation on the basis of equality, reciprocity and mutual benefit, and to promote relations and mutual understanding between the Parties. 't 1 ARTICLE II Scope of Cooperation The Parties shall encourage and facilitate cooperation on the following areas : I. Exchange of information and scientific publication on pre-primary, primary, secondary, vocational and technical, and higher education provided through formal, non-formal, and in-formal education; 2. Exchange of teachers, faculty members and students; 3. Exchange of experts in primary, secondary, vocational and technical, and higher education provided through formal, non-formal, and in-formal education; 4. School and university/polytechnic improvement through joint efforts such as sisti:-r school-system, joint programs, and joint student activities; 5. Mutual recognition of degrees awarded by Indonesian and Turkish educ~tionci.l institutions, pursuant to the laws and regulations of both µa1ties; 6. Profes$ional development of teachers, school principles, and faculty members; 7. Provide scholarships to students of the parties, on the avlilability of the means; 8. Joint research and international publications; 9. Promote the teaching language of both parties; 10. Facilitate internship program for vocational and technical education at secondary and tertiary levels; 11. Other areas as mutually agreed upon by the Parties. ARTICLE III Executing Agency For the implementation of this Memorandum of Understanding the Parties designate the following agencies: 1. For the Government of the Republic of Indonesia: the Ministry of National Education of the Republic of Indonesia 2. For the Government of the Republic of Turkey: the Ministry of National Education of the Republic of Turkey. ARTICLE IV Technical and Financial Arrangements 1. The cooperation under this Memorandum of Understanding shall be implemented by concluding specific arrangements. 2. The implementation of the activities under this Memorandum of Understanding is subject to the availability of fund and personnel of the Parties. ARTICLEV Joint Working Group 1. The Parties agreed to establish a joint working group to facilitate, monitor and revieV\ the implementation of this Memorandum of Understa'lding regularly and submit the report to the Executing Agency. 2. The Joint Working Group shall be co-chaired by the Ministry of National Education of the Republic of Indonesia and the Ministry of National Education of the Republic of Turkey vdth participation of other agencies as appropriate, and shall meet at least once annually, either in Indonesia or Turkey. 3. In certain circumstances where the meeting could not be held document shall be exchanged in lieu of such meeting. ARTICLE VI Protection of Intellectual Property Rights Any results or products of the activit~es in the field of education, which an~ performed under this Mo U, shall be subject to the laws and regulations concerning the protection of intellectual property rights in the respective territories of the Parties. ARTICLE VII Limitation of Personnel Activities The Parties shall ensure that their personnel engaged in the activities under this Memorandum of Understanding shall not engage in political affairs and any ventures or activities in Indonesia and Turkey outside the program of cooperation under this Memorandum of Understanding. ARTICLE VIII Settlement of Dispute Any dispute arising out of the interpretation and/or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through negotiation or consultation between the Parties. ARTICLE IX Amendment This Memorandum of Understanding may be reviewed and amended at any time, by mutual written consent of the Parties. Such revisions or amendment shall come into effect on such date as may be determined by the Patties and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding. ARTICLEX Entry Into Force, Duration And Termination 1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing. 2. This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of 3 (three) years and may be extended for the same period by mutual written conf>ent of the Patties through diplomatic channel, unless either Party notifies in writing of its intention to termina~e this Memorandum of Understanding 6 (six) months in advance. 3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity m:i.d duration of any arrangements, programs, activities or projects made under this Memorandum of Understanding until the completion of such arrangements, programs, activities or projects unless the Part.ies decided otherwise. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding. DONE in duplicate in Jakarta on the Twenty Second of January in the year Two Thousand and Nine in Indonesian, Turkish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of the interpretation of this MoU, the English text shall prevail. For the Government of For the Government of thf/Republic of Indonesia the Republic of Turkey Signed Prof. Dr. Bambang Sudibyo '\ Minister of National Education Signed Assoc. Prof. J;liiseyin Ce1ik Minister of National }l'ducation
Benzer belgeler
NOTA KESEPAHAMAN ANT ARA PEMERINTAH REPUBLIK
Contracting Party may terminate this Memorandum of Understanding at any time by g iving written notification to the other through diplomatic channels at least 6 (six) months in advance. 4. The term...
Detaylımemorandum saling pengertian antara pemerintah republik
Para Pihak melalui saluran diplomatik, kecuali salah satu pihak memberitahukan secara tertulis keinginannya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini 6 (enam) bulan sebelumnya. 3. Pengakhir...
DetaylıBETWEEN
M.E MORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI MEN GEN Al KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN
DetaylıInspired by their mullJal desire to strengthen and deepen the
This Memorandum of Understanding may be reviewed and amended at any time, by mutual written consent of the Parties. Such revisions or amendment shall come into effect on such date as may be determi...
DetaylıRepública Federativa do Brasil e o Governo da República da
This Memorandum of Understanding may be reviewed and amended at any time, by mutual written consent of the Parties. Such revisions or amendment shall come into effect on such date as may be determi...
Detaylı